PENGATURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Pratiwi, Luh Putu Putri Indah (2020) PENGATURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1614101028-COVER.pdf

Download (446kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1614101028-ABSTRAK.pdf

Download (89kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1614101028- BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (175kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
1614101028-BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (239kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN)
1614101028- BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (114kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1614101028-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (242kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1614101028- BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (142kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1614101028-DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (210kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1614101028-LAMPIRAN.pdf

Download (157kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan menganalisis pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi kepustakaan dan kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut. (2) Anak merupakan hasil dari hubungan ibu dan ayahnya baik itu dikarenakan hubungan seksual ataupun karena tindakan lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan kehamilan, maka dari itu hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial revew atas Pasal 43 ayat (1) terhadap UUD 1945. Kata kunci: Anak luar kawin, Kedudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Anak luar kawin, Kedudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Luh Putu Putri Indah Pratiwi
Date Deposited: 25 Feb 2020 06:58
Last Modified: 25 Feb 2020 06:58
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/1137

Actions (login required)

View Item View Item