PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA WAE CODI KECAMATAN CIBAL BARAT, KAB. MANGGARAI)

Uwang, Adrianus (2022) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA WAE CODI KECAMATAN CIBAL BARAT, KAB. MANGGARAI). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1714041017-Cover.pdf
Download (290kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1714041017_Abstrak .pdf
Download (47kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1714041017-BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (164kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1714041017-BAB II KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (241kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
1714041017-BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (74kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1714041017-BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (546kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1714041017-BAB V PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (68kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1714041017-Daftar Pustaka.pdf
Download (51kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1714041017_Lampiran.pdf
Download (396kB)

Abstract

Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah salah satu bentuk perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan desa yang merupakan repsentatif (perwakilan) masyarakat desa. Melihat amanat dari UU Desa tentang tujuan pembentukan Badan permusuyaratan Desa sebagaimana perannya untuk mengayomi masyarakat, mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain daripada itu peran Badan Permusyawaratan Desa juga membentuk menetapkan pertauran desa bersama sama kepala desa, mengawasi kinerja pemerintah desa, dan mengawasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, Kab Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Wae Codi, Kec Cibal Barat, Kab Manggarai. Jenis metode penelitian yang digunakan penelitian dalam penelitian ni adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam lembaga Pemerintahan Desa di Desa Wae Codi, Kec Cibal Barat, Kabupaten Manggarai belum berjalan maksimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dasar hukum yang digunakan penelti mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Melalui fakta yang ditemukan peneliti dilapangan terkait peran BPD di Desa Wae Codi belum berjalan dengan optimal dengan adanya beberapa yang mengahmbat kinerja BPD yaitu (1) Sarana dan prasana; (2) Anggota BPD yang Tidak Memahami fungsinya; (3) Masyarakat Tidak Memahami ruang lingkup BPD; dan (4) Tidak adanya Sosialisasi dari pemerintah terkait keberadaan BPD di dalam lembaga Pemerintahan Desa.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pemdagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD
Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (S1)
Depositing User: ADRIANUS UWANG
Date Deposited: 18 Jul 2022 23:49
Last Modified: 18 Jul 2022 23:49
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/11626

Actions (login required)

View Item View Item