ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XI/2013 TERKAIT HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Franciska, Sondang Meilanny (2020) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XI/2013 TERKAIT HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1614101058-COVER.pdf
Download (693kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1614101058-ABSTRAK.pdf
Download (279kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1614101058-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (508kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
1614101058-BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (248kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
1614101058-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (81kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)
1614101058-BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (465kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1614101058-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (191kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1614101058-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (307kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum atas berlakunya hak imunitas dari advokat dan penegakan atas tindak obstruction of justice yang dilakukan advokat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan Perundang-Undangan (statue approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapatkan konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat namun tidak mengatur dengan jelas. Ketidakjelasan terdapat pada kata itikad baik setelah dilakukan interpretasi kalimat itikad baik dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penegakan hukum terhadap delik tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat dalam perkara korupsi di Indonesia yakni terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan oleh pihak kepolisian kepada pihak organisasi advokat yang menaunginya lalu ditindak sesuai hukum yang berlaku

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Advokat, dan Hak Imunitas
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: SONDANG MEILANNY FRANCISKA
Date Deposited: 24 Feb 2020 05:00
Last Modified: 24 Feb 2020 05:00
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/1165

Actions (login required)

View Item View Item