Putra, I Putu Surya Wicaksana (2020) KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PENGATURAN SANTET DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1614101080-COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
1614101080-ABSTRAK.pdf Download (117kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1614101080-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (281kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1614101080-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1614101080-BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PENELITIAN)
1614101080-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENETUP)
1614101080-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1614101080-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (265kB) |
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk (1) mengetahui dan memahami mengenai terkait pertimbangan hukum tentang pengaturan santet dalam hukum pidana Indonesia, serta (2) Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tentang santet dalam hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitia hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet bahwa yang akan dimasukan atau diatur dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan delik santet tetapi delik yang berhubungan dengan masalah santet (kekuatan gaib dan supranatural), khususnya yang berkaitan dengan penawaran bantuan jasa atau sarana dari orang yang mengaku memiliki keahlian supranatural (dukun atau paranormal) untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam mengkriminalisasi perbuatan yang berhubungan dengan persantetan, RUU KUHP hanya menitik beratkan pada usaha pecegahan (prevensi) adanya tindakan praktek santet oleh para dukun atau paranormal. Yang akan dicegah atau diberantas adalah profesi atau pekerjaan dukun santet yang memberikan bantuan kepada seseorang untuk menimbulkan kematian atau mencelakakan/menderitakan orang lain. Dengan begitu yang akan dikriminalisasi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh atau membuat celaka orang lain.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Santet, Kriminalisasi, Kebijakan hukum pidana. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | I Putu Surya Wicaksana Putra |
| Date Deposited: | 25 Feb 2020 07:25 |
| Last Modified: | 25 Feb 2020 07:25 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/1197 |
Actions (login required)
 |
View Item |