Rahiem, Ardellya Mustika (2020) PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA AUSTRALIA TERHADAP PENYADAPAN KEPALA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1614101076-COVER.pdf Download (559kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1614101076-ABSTRAK.pdf Download (47kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1614101076-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (262kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
1614101076-BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
1614101076-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1614101076-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1614101076-BAB 5 PENUTUP .pdf Restricted to Repository staff only Download (36kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1614101076-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (175kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertanggungajawaban Australia atas penyadapan yang dilakukan terhadap Kepala Negara Republik Indonesia serta penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Australia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Kepala Negara Republik Indonesia tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Internasional karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961, sebab itu, Australia berkewajiban untuk melakukan suatu bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan. 2) Selanjutnya atas insiden terjadinya penyadapan ini, maka penyelesaian sengekata yang dilakukan antar kedua belah pihak yakni melalui jalur politik yang mana dalam hal ini penyelesaian sengketa dilakukan dengan Negosiasi yang baik dari kedua negara tersebut. Maka dalam Negosiasi tersebut Indonesia dan Australia mengambil langkah yang berfokus pada pembentukan protokol dan kode etik atau Joint Understanding of Code of Conduct (JUCC) untuk menjamin tidak terulangnya kasus penyadapan diantara kedua negara.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penyadapan, Pertanggungjawaban, Penyelesaiaan Sengketa, dan Negosiasi. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | ARDELLYA MUSTIKA RAHIEM |
| Date Deposited: | 24 Feb 2020 05:14 |
| Last Modified: | 24 Feb 2020 05:14 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/1223 |
Actions (login required)
 |
View Item |