aqli, jilal (2020) PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PAKISTAN DALAM PENEMBAKAN PESAWAT UDARA MILITER INDIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM UDARA INTERNASIONAL. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1614101049-COVER.pdf Download (825kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1614101049-ABSTRAK.pdf Download (336kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1614101049-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (359kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
1614101049-BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (594kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
1614101049-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1614101049-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (603kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1614101049-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1614101049-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (368kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan pesawat militer India dalam Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Pesawat Militer Ke Wilayah Udara Negara Lain dan pertanggungjawaban negara Pakistan dalam penembakan pesawat udara militer India ditinjau dari perspektif hukum udara internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) pengaturan pesawat militer India dalam Konvensi Chicao 1944 dikategorikan sebagai pesawat militer (pesawat negara) jenis pencegat MiG-21 Bison yang memang digunakan untuk keperluan militer, polisi dan bea cukai, yang dalam hal ini tidak memiliki hak untuk melakukan penerbangan di atas wilayah udara negara lain sebelum mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara yang bersangkutan, 2) Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban negara Pakistan dalam penembakan pesawat militer India, bentuk tanggung jawab yang harus diberikan adalah berupa penghentian perbuatan, permintaan maaf dan tindakan perbaikan dalam bentuk restitusi, yakni memperbaiki seperti semula pesawat militer India yang ditembaknya dan memberikan perlindungan terhadap pilot yang ditangkapnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Draft ILC.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pesawat MiG-21 Bison, Penembakan Pesawat, Pertanggungjawaban, dan Pesawat militer |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | JILAL AQLI |
| Date Deposited: | 25 Feb 2020 03:08 |
| Last Modified: | 25 Feb 2020 03:08 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/1253 |
Actions (login required)
 |
View Item |