Putri, Gusti Ayu Indira Syahrani (2022) STATUS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) PERDAMAIAN ANTARA INDONESIA DENGAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) MENURUT HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1814101010-COVER.pdf Download (158kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1814101010-ABSTRAK.pdf Download (45kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1814101010-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (137kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1814101010-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1814101010-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (48kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1814101010-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1814101010-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (42kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1814101010-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (117kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1814101010-LAMPIRAN.pdf Download (115kB) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait (1) status hukum MoU perdamaian antara GAM dengan pemerintah RI ditinjau dari kacamata hukum perjanjian internasional dan (2) kekuatan hukum MoU Helsinki menurut Hukum Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang gunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan studi kasus (case stady approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen dan dianalisis dengan teknik deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) pada dasarnya status hukum Mou Perdamaian antara pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan pihak Pemerintah Republik Indonesia bergantung kepada status GAM itu sendiri, GAM termasuk kedalam kaum belligerent atau tidak. MoU Helsinki bukan merupakan perjanjian internasional karena tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian internasional secara kumulatif. Unsur yang tidak terpenuhi adalah subjek hukum internasional dan tunduk pada hukum internasional. Subjek hukum MoU Helsinki adalah antara Pemerintah RI dengan GAM. GAM tidak termasuk kaum belligerent karena tidak mendapatkan pengakuan baik dari RI maupun masyarakat internasional. (2) MoU Helsinki bukanlah sebuah perjanjian melainkan kesepahaman yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Melihat MoU Helsinki merupakan suatu cakupan nilai-nilai moral yang telah disepakati oleh Pemerintah RI dan GAM dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh. Dalam pembentukan hukum di Indonesia, MoU Helsinki tidak bisa menjadi dasar pembentuk hukum karena MoU Helsinki mengikat para pihak secara moral dan politik, bukan berdasarkan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan MoU Helsinki tidak memiliki kekuatan hukum karena MOU Helsinki tidak memenuhi unsur tunduk kepada hukum internasional
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | MoU Helsinki, GAM, Perjanjian Internasional |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Gusti Ayu Indira Syahrani Putri |
| Date Deposited: | 13 Oct 2022 04:36 |
| Last Modified: | 13 Oct 2022 04:36 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/13014 |
Actions (login required)
 |
View Item |