PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Suandita, I Gede Engga (2023) PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1914101071-COVER.pdf
Download (905kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1914101071-ABSTRAK.pdf
Download (203kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1914101071-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (288kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1914101071-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (401kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1914101071-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (222kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1914101071-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (349kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1914101071-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (211kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1914101071- DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (181kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban dan pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hak dan kewajiban saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi mengacu pada: pelaku telah bekerja sama dalam mengungkap kasus yang melibatkan dirinya, dengan memberikan bukti-bukti yang signifikan, dan telah mengembalikan uang hasil korupsi, sehingga dapat menjerat pelaku lain yang ikut dalam tindak pidana korupsi tersebut. (2) Pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi dapat berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud, dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, harus dilakukan dengan tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pengaturan Hukum, Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: I Gede Engga Suandita
Date Deposited: 23 Feb 2023 01:34
Last Modified: 23 Feb 2023 01:34
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/14639

Actions (login required)

View Item View Item