DUALISME PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK

Wisan, Jordan (2024) DUALISME PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2014101046-COVER.pdf
Download (303kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2014101046-ABSTRAK.pdf
Download (30kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2014101046-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (191kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2014101046-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (236kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2014101046-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (42kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PENELITIAN)
2014101046-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (315kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2014101046-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (28kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2014101046-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (256kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2014101046-LAMPIRAN.pdf
Download (138kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konfik norma antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menghasilkan rumusan masalah mengenai (1) bagaimana dampak dualisme memengaruhi independensi konstitusional kekuasaan dalam pembinaani ipengadilani pajaki oleh Kementeriani Keuangani dan Mahkamahi Agungi serta (2) mengetahui prinsip hirearki yang seharusnya dalami Pasali 5 iayat (2) Undang-Undangi iNomor i14 Tahuni i2002 iTentang iPengadilan iPajak. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yakni melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, iPeraturan Perundang-Undangan, dan Putusani iMahkamah iKonstitusi Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan mengkaji atau menganalisis peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, dan Putusan MK No. 26/PUU-XXI 2023, serta peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) secara normatif hukum bahwa pembinaan Pengadilan Pajak seharusnya mengikuti prinsip hierarki dalam peraturan perundang-undangan demi menjaga kepastian hukum (2) dualismei pembinaani Pengadilani Pajaki olehi Kementerian Keuangani dan Mahkamahii Agungi menimbulkan dampak hukum yang merugikan wajib pajak yang berpekara, advokat yang menangani kasus pajak dalam pengadilan pajak, tatanan Hukum Tata negara, dan peneliti yang meneliti mengenai independensi kekuasaan iyudikatif. Oleh karena itu, seharusnya dalam aspek pembinaan Pengadilan Pajak, baiki teknisi peradilani maupuni organisasi, administrasi, dan keuangani semua diberikan kepada Mahkamahi Agungi seperti yang berlaku pada lembagai peradilani lainnyai sesuai dengan putusani Mahkamahi Konstitusii Nomori i26/PUU-XXI 2023.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Pengadilan Pajak, Pembinaan, Dualisme, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Jordan Wisan
Date Deposited: 16 Feb 2024 03:49
Last Modified: 16 Feb 2024 03:49
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/18658

Actions (login required)

View Item View Item