PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA

kiel, Yehez (2024) PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2014101030-COVER.pdf
Download (458kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2014101030-ABSTRAK.pdf
Download (229kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAUHULUAN)
2014101030-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (316kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2014101030-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (304kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2014101030-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (256kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2014101030-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (399kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2014101030-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (122kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2014101030-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (229kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2014101030-LAMPIRAN.pdf
Download (140kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pertimbangan hukum terkait penggunaan hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji adanya kekosongan norma hukum dalam pertimbangan pemberian grasi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undagan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pengaturan terkait dengan pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana korupsi di Indonesia, dengan mengacu pada aturan UUD Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2002, dan UU Nomor 5 Tahun 2010. (2) Dasar pertimbangan Presiden dalam menggunakan hak prerogatif untuk memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia, yang menjadi dasar pertimbangan terkait pertimbangan kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), pertimbangan kasus dari terpidana korupsi, dan batasan hak prerogatif Presiden sebagai penghormatan terhadap hukum konstitusi Indonesia. Kata Kunci: Hak Prerogatif, Grasi, Terpidana Korupsi.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Hak Prerogatif, Grasi, Terpidana Korupsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Yehezkiel
Date Deposited: 21 Feb 2024 05:43
Last Modified: 21 Feb 2024 05:43
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19112

Actions (login required)

View Item View Item