AKIBAT HUKUM PERCERIAN TERHADAP KEDUDUKAN LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT PERPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DESA PENARUKAN, KERAMBITAN, TABANAN)

Dwi Pradnyamita, Ni Made Sulistia (2024) AKIBAT HUKUM PERCERIAN TERHADAP KEDUDUKAN LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT PERPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DESA PENARUKAN, KERAMBITAN, TABANAN). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2014101018-COVER.pdf
Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2014101018-ABSTRAK.pdf
Download (66kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2014101018-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (289kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2014101018-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (387kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2014101018-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (145kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2014101018-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (414kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2014101018-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (68kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2014101018-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (196kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2014101018-LAMPIRAN.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian memiliki tujuan memahami bagaimana kedudukan laki-laki dalam perkawinan nyentana ketika terjadi perceraian dilihat dari perspektif hukum adat Bali. Perkawinan dianggap sangat penting, perkawinan dapat dikaitkan dengan budaya yang perkembangannya mengikuti perkembangan zaman maka perkawinan harus sesuai dengan aturanagama serta institusi negara. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Negara Republik Indonesia di dalam konstitusinya yaitu pada pasal 18B Undang-Undang Dasar 1954 secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya mengikuti perkembangan di dalam masyarakat serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Bali sendiri ada 2 (dua) janis perkawinan yang dilakukan yaitu perkawinan biasa serta perkawinan nyentanadimanaperkwinannyentana ada perubahan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam perkawinananyentana laki-laki mengubah kedudukannya menjadi perempuan kemudian perempuan mengubah statusnya menjadi laki-laki, kemudian ketika terjadi percerian dalam perkawinan nyentana maka ada istilah duda mulihtruna atau bisa disebut dengan mulihdaha. Dimana laki�laki yang bercerai dari perkawinan nyentana akan pulangkerumah asalnya tanpa membawa sedikitpun harta warisan milik istrinya berdasarkan hukum adat Bali, kemudian laki-laki yang kembali kerumah asalnya dari perkawinan nyentana akan diterima kembali oleh orang tuanya namun tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang mutlak lagi dirumah asalnya dan tetap menjalankan kewajiban dirumah asalnya.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Hukum Adat Bali, Perkawinan nyentana, Perceraian
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Ni Made Sulistia Dwi Pradnyamita
Date Deposited: 21 Feb 2024 11:50
Last Modified: 21 Feb 2024 11:50
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19201

Actions (login required)

View Item View Item