I Made, Adi Dana (2024) KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN AKIBAT PERISTIWA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
2014101097-COVER.pdf Download (422kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2014101097-ABSTRAK.pdf Download (82kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2014101097-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (210kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2014101097-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2014101097-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2014101097-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2014101097-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2014101097-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (195kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2014101097-LAMPIRAN.pdf Download (117kB) |
Abstract
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait dengan keadilan bagi perempuan dalam perkawinan yang dilakukan akibat pemerkosaan dalam perspektif hukum positif di indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang�undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Dengan teknik analisis bahan hukum yang dilakukan adalah teknik dekripsi deduktif dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Perlindungan Hukum Atas Hak Perempuan untuk Melakukan Perkawinan akibat Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia mengacu pada pasal 6 ayat 1 secara tegas mengatur perkawinan harus dilandaskan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. (2) Perkawinan akibat peristiwa Pemerkosaan dapat dibenarkan dari Perspektif HAM dimana Tindakan melakukan perkawinan antara tersangka dengan korban merupakan pelanggaran tyang berkaitan dengan hak asasi manusia. Serta pada dasarnya indonesia merupakan Negara dengan sistem hukum positif dimana suatu perbuatan yang tergolong sebagai bentuk kejahatan tidak dapat dilakukan atau diselesaikan berdasarkan pada proses diluar pengadilan itu sendiri, maka dari itu perkawinan tidak dapat dibenarkan jika dilihat berdasarkan pada persprktif, Undang-Undang Perkawinan, maupun dalam bidang tindak pidana.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Keadilan, Perkawinan, Hak Asasi Manusia |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | I MADE ADI DANA |
Date Deposited: | 23 Feb 2024 12:41 |
Last Modified: | 23 Feb 2024 12:41 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19443 |
Actions (login required)
View Item |