ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (STUDI PUTUSAN Nomor:1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.)

Pratama, Gede Aditya Rahma (2024) ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (STUDI PUTUSAN Nomor:1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2014101114-COVER.pdf

Download (282kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2014101114-ABSTRAK.pdf

Download (53kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2014101114-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (153kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2014101114-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (294kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2014101114-BAB 3 METODELOGI PENELETIAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (65kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2014101114-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (157kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2014101114-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (59kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2014101114-DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (140kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2014101114-LAMPIRAN.pdf

Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tentang izin perkawinan beda agama. (2) Bagaimanakah Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan jenis pendekatan melalui perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu, (1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah karena tidak ada UU yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama, maka berdampak adanya kekosongan hukum dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum maka seharusnya perkawinan beda agama tidak menjadi permasalahan. (2) Implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan adalah bahwa dikabulkannya permohonan tidak menimbulkan persoalan hanya saja nanti berkaitan dengan hubungan suami istri dan anak-anaknya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, adanya pengakuan terhadap perkawinan beda agama dapat menimbulkan kekosongan norma. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dengan jelas melarang perkawinan beda agama, sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda di masyarakat sehingga hakim dalam mengambil keputusan merujuk kepada Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum maka seharusnya perkawinan beda agama tidak menjadi permasalahan. Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Putusan Pengadilan Negeri, Izin Perkawinan Beda Agama

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Putusan Pengadilan Negeri, Izin Perkawinan Beda Agama
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: GEDE ADITYA RAHMA PRATAMA
Date Deposited: 26 Feb 2024 02:59
Last Modified: 26 Feb 2024 02:59
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19455

Actions (login required)

View Item View Item