PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI WILAYAH PROVINSI BALI

Octaviantari, Putu Ayu (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI WILAYAH PROVINSI BALI. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1914101110-COVER.pdf
Download (426kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1914101110-ABSTRAK.pdf
Download (24kB)
[img] Text (PENDAHULUAN)
1914101110-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (164kB)
[img] Text (KAJIAN TEORI)
1914101110-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (241kB) | Request a copy
[img] Text (METODELOGI PENELITIAN)
1914101110-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (37kB) | Request a copy
[img] Text (HASIL DAN PEMBAHASAN)
1914101110-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (369kB) | Request a copy
[img] Text (PENUTUP)
1914101110-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (85kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1914101110-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (166kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1914101110-LAMPIRAN.pdf
Download (256kB)

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk (1) untuk mengkaji dan menganalisis penegakan serta perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia (Human Trafficking) di wilayah Provinsi Bali dan (2) untuk mengkaji dan menganalisis penegakan serta perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia (Human Trafficking) di wilayah Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum melibatkan Kepolisian Daerah Provinsi Bali, Dinas Ketenagakerjaan ESDM Provinsi Bali, dan Kantor Imigrasi Provinsi Bali. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum, termasuk dukungan, perlindungan hak-hak korban, rehabilitasi, dan pemulangan. Serta (2) kendala dalam penanganan kasus mencakup ketidaktahuan korban, ketakutan, dan kurangnya kesadaran sosial. Selain itu, pemerintah juga menghadapi kendala seperti model hak-hak prosedural yang menghalangi peran aktif korban dan kurangnya penerapan model pelayanan yang mendukung kepercayaan institusional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap perekrutan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI), serta peningkatan kerjasama bilateral dengan negara tujuan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Migran, Penegakan, Hambatan, Perdagangan Orang
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Putu Ayu Octaviantari
Date Deposited: 02 Aug 2024 04:19
Last Modified: 02 Aug 2024 04:19
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/21784

Actions (login required)

View Item View Item