LASMIKA, KADEK ARY TAUFAN (2020) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1614101035-COVER.pdf Download (2MB) |
|
Text (ABSTRAK)
1614101035-ABSTRAK.pdf Download (170kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1614101035-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (423kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1614101035-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1614101035-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1614101035-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1614101035-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1614101035-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (212kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1614101035-LAMPIRAN.pdf Download (301kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ditinjau dari sistem peradilan pidana di Indonesia, dan (2) dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian terhadap beberapa dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya tulis, dan literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) Pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ditinjau dari sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, namun tidak dijelaskan secara jelas keterkaitan hukum pidana terhadap wajibnya pelaksanaan diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang SPPA. (2) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang digunakan adalah pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan oleh Undang-Undang, pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang mengkaji mengenai sosiologis, psikologis, dan kriminologis anak dalam melakukan tindak pidana, serta pertimbangan filosofis yaitu pertimbangan bahwa Undang-Undang SPPA bersumber dari Pancasila.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Tindak Pidana Persetubuhan, Diversi. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Kadek Ary Taufan Lasmika |
| Date Deposited: | 24 Jul 2020 06:28 |
| Last Modified: | 24 Jul 2020 06:28 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/2244 |
Actions (login required)
 |
View Item |