Yoga, I Made Dylan Santhi (2025) IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PU-VIII/2010 TERHADAP ANAK TANPA PERKAWINAN SAH. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2014101149-COVER.pdf.pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2014101149-ABSTRAK.pdf.pdf Download (287kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2014101149-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2014101149-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2014101149-BAB 3 METODELOGI.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (986kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2014101149-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2014101149-BAB 5 PENUTUP.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2014101149-DAFTAR PUSTAKA.pdf.pdf Download (927kB) |
Abstract
Penelitian dilakukan guna (1) mengetahui Bagaimana pengaturan status anak tanpa perkawinan dalam perspektif hukum nasional, (2) Untuk mengetahui mengenai Bagaimana akibat hukum terhadap anak tanpa perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Teknik kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian diperiksa secara deskriptif dan kualitatif untuk menunjukkan hasil yang diantisipasi dan menarik kesimpulan tentang masalah tersebut. Penelitian menghasilkan (1) Agar anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, diperlukan tindakan hukum melalui pengakuan. Agar anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, diperlukan tindakan hukum melalui pengakuan. Pada semua sumber-sumber hukum yang Penulis gunakan sebagai rujukan di atas memberikan peluang untuk dilakukan pengakuan maupun pengesahan. Meski demikian, perlindungan hukum yang diberikan masih belum maksimal. Perlindungan hukum menjadi kabur karena ketentuan dalam UU Adminduk yang mensyaratkan agar ayah dan ibunya harus melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dulu untuk melakukan pengakuan maupun pengesahan. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya adalah hubungan darah, dijadikan dasar hukum untuk pemenuhan hak hak anak astra / anak luar kawin. Dilahirkan dari hubungan diluar perkawinan yang tidak sah menurut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIII/2010 membawa konsekuensi tidak adanya hubungan hukum keperdataan antara anak astra/anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Hubungan keperdatan anak astra hanya dengan ibu kandungnya.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perkawinan, Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hukum. |
| Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JF Political institutions (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | IMade Dylan santhi Yoga |
| Date Deposited: | 24 Feb 2025 03:57 |
| Last Modified: | 24 Feb 2025 03:57 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23617 |
Actions (login required)
 |
View Item |