Agung Wisnu Saputra, I Dewa Gede (2025) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 82/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN PASAL 8 UU NO 44 TAHUN 2008 TERKAIT PORNOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2114101159-COVER.pdf Download (341kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2114101159-ABSTRAK.pdf Download (38kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101159-BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (135kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101159-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101159-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101159-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101159-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101159-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (135kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2114101159-LAMPIRAN.pdf Download (17MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan Hakim Mahakamah Konstitusi dalam putusan Nomor 82/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait pornografi untuk kepentingan pribadi, serta pertanggungjawaban pidana ketika konten yang bersifat pribadi tersebar karena bukan kehendaknya dan bukan untuk mencari keuntungan materiil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analits, dan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon terhadap pengujian Pasal 8 Undang-Undang Pornografi dengan pertimbangan bahwa pasal tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dalam moralitas masyarakat, meskipun adanya ketegangan antara hak privasi individu dan kepentingan umum. Dalam kasus Terdakwa Pina Aprilianti (PA) pertanggungjawaban pidana lebih difokuskan pada pelaku penyebaran pornografi, walaupun Terdakwa PA memenuhi Unsur-Unsur Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 hendaknya penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus menguntungkan bagi diri terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan revisi legislatif terhadap Pasal 8 Undang-Undang Pornografi untuk menghindari multitafsir dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi objek dan model pornografi tanpa kehendaknya tersebar dimedia sosial. Kesimpulannya penegakan hukum harus lebih bijak dan proporsional dalam menangani kasus-kasus pornografi terutama yang melibatkan hak privasi seseorang.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penyebaran Konten Pribadi, Pornografi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pertanggungjawaban Pidana. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra |
| Date Deposited: | 11 Mar 2025 12:31 |
| Last Modified: | 11 Mar 2025 12:31 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23707 |
Actions (login required)
 |
View Item |