PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BULELENG

Ananda Dwiprasetya, Made (2025) PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BULELENG. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101103_COVER.pdf

Download (407kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101103-ABSTRAK.pdf

Download (58kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101103-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (355kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101103-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (471kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101103-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (159kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101103-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (654kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101103-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (57kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101103-DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (149kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101103-LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual; dan (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual meliputi memberikan perlindungan hukum, menyediakan bantuan konseling, memberikan bantuan medis, melakukan upaya pemulihan (rehabilitasi), menyediakan ruangan khusus bagi korban, melakukan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat, menjamin hak-hak korban, serta menyediakan sistem penerimaan laporan yang aksesibel dan ramah disabilitas; dan (2) faktor-faktor yang menghambat proses pemberian perlindungan hukum mencakup: kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, ketiadaan anggaran dari pemerintah, tidak tersedianya rumah aman/shelter, hambatan dari korban sendiri, serta minimnya sumber daya manusia penyidik unit PPA Polres Buleleng dan Dinas Sosial.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Peran Pemerintah, Disabilitas, Korban Kekerasan Seksual.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Made Ananda Dwiprasetya
Date Deposited: 13 Mar 2025 05:28
Last Modified: 13 Mar 2025 05:28
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23717

Actions (login required)

View Item View Item