ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN FASAKH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr)

Achmad, Sayfudin (2025) ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN FASAKH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101054-COVER.pdf
Download (340kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101054-ABSTRAK.pdf
Download (136kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101054-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (219kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101054-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (215kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101054-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (107kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101054-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (237kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101054-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (138kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101054-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (209kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101054-LAMPIRAN.pdf
Download (350kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait hak asuh anak dalam perceraian fasakh berdasarkan hukum positif di Indonesia serta untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen terhadap putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak, belum secara eksplisit mengatur mekanisme hak asuh dalam perceraian fasakh. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan prinsip hifzu ad-din (perlindungan agama) sebagai dasar utama dalam penetapan hak asuh kepada ayah karena ibu berpindah agama. Namun, dalam persidangan, anak yang telah mencapai usia mumayiz (15 tahun) tidak dimintai keterangannya, meskipun peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa anak berhak didengar dalam perkara hak asuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KHI, Pasal 31 UU Perlindungan Anak, Pasal 22 Perma No. 3 Tahun 2017, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ketidakhadiran keterangan anak menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai hak asuh dalam perceraian fasakh agar memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Hak Asuh, Perceraian, Fasakh, Hukum Positif.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: SAYFUDIN ACHMAD
Date Deposited: 14 Mar 2025 04:19
Last Modified: 14 Mar 2025 04:19
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23745

Actions (login required)

View Item View Item