Setiawan, I Komang Angga Adi (2025) URGENSI PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) SEBAGAI UPAYA RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2114101063-COVER.pdf Download (830kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2114101063-ABSTRAK.pdf Download (267kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101063-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (328kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
2114101063-BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2114101063-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101063-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101063-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101063-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (273kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2114101063-LAMPIRAN.pdf Download (231kB) |
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan sanksi korupsi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta (2) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi perampasan aset dalam tindak pidana korupsi bagi Indonesia ditinjau dari UNCAC sebagai upaya restoratif dalam pengembalian kerugian negara. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Sebagai dasar analisis, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan, bahwa pengaturan sanksi tindak pidana korupsi saat ini masih menekankan pada aspek retributif (pembalasan) terhadap pelaku korupsi, sedangkan upaya perampasan hanya digunakan sebagai pidana tambahan, sehingga bersifat fakultatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadinya kekosongan hukum perihal perampasan aset dengan metode NCB Asset Forfeiture yang bermuara pada keadilan yang bersifat restoratif dalam memulihkan kerugian negara. Kemudian (2) Indonesia telah meratifikasi UNCAC selaku konvensi internasional anti korupsi. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf c menawarkan mekanisme tepat untuk memberantas korupsi yaitu dengan melaksanakan perampasan aset dengan metode NCB Asset Forfeiture. Mekanisme ini menekankan pada aspek restoratif mengutamakan proses pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Mekanisme tersebut menjadi penting diterapkan di Indonesia mengingat bahwa Indonesia adalah negara peratifikasi UNCAC, berkembangnya tindak pidana motif ekonomi yang semakin kompleks, perampasan aset di Indonesia saat ini belum memadai, meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan memaksimalkan pencapaian tujuan negara Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Korupsi, Perampasan Aset, Keadilan Restoratif |
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | I Komang Angga Adi Setiawan |
| Date Deposited: | 19 Mar 2025 02:26 |
| Last Modified: | 19 Mar 2025 02:26 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23787 |
Actions (login required)
 |
View Item |