ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH TANPA HAK OLEH PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr)

Adnyana, Kadek Rio Teguh (2025) ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH TANPA HAK OLEH PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101135-COVER.pdf
Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101135-ABSTRAK.pdf
Download (1MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101135-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (1MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101135-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101135-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101135-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101135-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101135-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (1MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101135-LAMPIRAN.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam sengketa kepemilikan tanah tanpa hak, serta (2) pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penguasaan tanah tanpa hak oleh pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar prinsip kepastian hukum serta perlindungan atas hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan terkait. (2) Dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr, majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta mengkaji secara mendalam konflik norma antara kepentingan negara dan hak kepemilikan individu. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas keadilan dengan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah melalui mekanisme ganti rugi dan pengakuan status hukum atas tanah yang disengketakan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan kebijakan pertanahan dan peningkatan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, sehingga upaya penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan secara adil dan efektif.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Hak Atas Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Pertanahan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: KADEK RIO TEGUH ADNYANA
Date Deposited: 11 Apr 2025 02:42
Last Modified: 11 Apr 2025 02:42
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23898

Actions (login required)

View Item View Item