PLURALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Putra, I Ketut Krisnanda (2025) PLURALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101122-COVER.pdf
Download (877kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101122-ABSTRAK.pdf
Download (930kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101122-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (983kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101122-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101122-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101122-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101122-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101122-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (1MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101122-LAMPIRAN.pdf
Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk (1) menganalsis kewenangan dan tumpang tindih yang terjadi antara lembaga Kepolisan, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korups (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesa, (2) membandingkan efektftas penanganan penyidikan terhadap kasus korupsi di Indonesa dengan sistem penegakan hukum yang ada di negara Singapura. Penelitian ini merupakan penelitan yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum prmer, sekunder, dan tersier yang diperoleh kemudian dilakukan analisis hukum dengan menggunakan teknik deskriptif analsis sesuai dengan aturan yang ada serta relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kewenangan antara Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesa diatur dalam undang-undang yang berbeda, yang menghasilkan tumpang tindih dan friksi antar lembaga. Hal ini menciptakan persaingan yang tidak sehat dan mengakibatkan ketidakefisiensian dalam penanganan kasus korupsi, di mana Kejaksaan lebih mampu dan efisien dibandingkan KPK dan Kepolisian, dan (2) ketiga lembaga tersebut tidak efektif dalam menjalankan kewenangannya, yang berdampak pada penanganan kasus korupsi yang kurang maksimal. Jika dibandingkan dengan CPIB Singapura, yang merupakan lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ini, menunjukkan efektivitas tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi melalu sistem yang terintegras, kondisi ini menegaskan pentingnya kualitas penegakan hukum ketimbang kuantitas lembaga. Keterpaduan dalam pendekatan di Singapura menjadi faktor kunci yang membedakan efektivitas penegakan hukum di kedua negara.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Tumpang Tindih, Tindak Pidana, Korupsi, CPIB Singapura
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: I KETUT KRISNANDA PUTRA
Date Deposited: 14 May 2025 03:40
Last Modified: 14 May 2025 03:40
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/24102

Actions (login required)

View Item View Item