KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TELEKONFERENSI TERHADAP KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Astary, Komang Trisma Berlianthi (2025) KEDUDUKAN HUKUM AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TELEKONFERENSI TERHADAP KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101208-COVER.pdf
Download (14MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101208-ABSTRAK.pdf
Download (14MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101208-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (14MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101208-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (14MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101208-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (14MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101208-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (14MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101208-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (14MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101208-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (14MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101208-LAMPIRAN.pdf
Download (14MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum serta keabsahan Akta Risalah RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi dalam perspektif Hukum Positif Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m, menjelaskan bahwa Notaris harus membacakan akta dihadapan para pihak yang hadir secara fisik. Tetapi Pasal tersebut tidak secara jelas mengatur apakah proses pembacaan akta melalui media elektronik dapat dianggap sah. Dengan kata lain dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m terdapat kekaburan norma. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif yang memiliki sifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun data dan sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan menganalisa sebuah dokemen kemudian ditarik menjadi data diambil dari bahan pustaka berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bagaimana kedudukan hukum Akta Risalah RUPS Telekonferensi terhadap kehadiran pemegang saham, (2) bagaimana keabsahan pembuktian tanda tangan elektronik dari Akta Risalah RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akta risalah RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi tetap sah jika memenuhi syarat formal dan materiil sesuai UUPT dan POJK. Tanda tangan elektronik dalam akta risalah RUPS tidak diakui sebagai akta autentik karena UUJN mengharuskan kehadiran fisik notaris dan penghadap. Oleh karena itu, agar memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik, pembuatan akta risalah RUPS tetap harus memenuhi ketentuan UUJN, termasuk kehadiran fisik dalam proses pembuatannya.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Akta Risalah, RUPS, Telekonferensi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Komang Trisma Berlianthi Astary
Date Deposited: 04 Jun 2025 03:41
Last Modified: 04 Jun 2025 03:41
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/24361

Actions (login required)

View Item View Item