IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP PERUBAHAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI

Restiti, Ni Wayan (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP PERUBAHAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101144-COVER.pdf
Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101144_ABSTRAK.pdf
Download (1MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101144-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (1MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101144-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101144-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101144-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101144-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101144-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (1MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101144-LAMPIRAN.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli terhadap perubahan Sertipikat Elektronik. Era Revolusi Industri 4.0 menuntut integrasi teknologi digital dalam berbagai layanan publik, termasuk administrasi pertanahan. merespons perkembangan ini dengan menerbitkan layanan sertipikat tanah elektronik melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, kuantitatif deskriptif dengan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertipikat elektronik telah dilakukan secara bertahap. Penerbitan sertipikat elektronik tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui permohonan masyarakat akibat peristiwa hukum (seperti transaksi jual beli, warisan), atau melalui proses alih media yang dilakukan oleh kantor. Sertipikat analog dan elektronik tetap diakui secara hukum, namun apabila sertipikat analog dibawa ke kantor, akan digantikan dengan versi elektronik melalui proses alih media. Tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dan resistensi terhadap sistem digital yang belum familiar.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Sertipikat Elektronik, Transformasi Digital, Implementasi, Layanan Pertanahan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Ni Wayan Restiti
Date Deposited: 14 Jul 2025 02:37
Last Modified: 14 Jul 2025 02:37
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/25521

Actions (login required)

View Item View Item