PENGATURAN PERKAWINAN NYENTANA DA LAM MASYARAKAT ADAT DESA BURUAN, KECAMATAN PENEBEL, KABUPATEN TABANAN

Darmaputra, Gusti Ngurah (2025) PENGATURAN PERKAWINAN NYENTANA DA LAM MASYARAKAT ADAT DESA BURUAN, KECAMATAN PENEBEL, KABUPATEN TABANAN. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101162_COVER.pdf

Download (616kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101162_ABSTRAK.pdf

Download (205kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101162_BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (226kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101162_BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (294kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2114101162_BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (221kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101162_BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (369kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101162_BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (169kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101162_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (218kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101162_LAMPIRAN.pdf

Download (118kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis model pengaturan tradisi perkawinan Nyentana dalam Masyarakat adat Desa Buruan, Kabupaten Penebel (2) Untuk mengidentifikasi dampak hukum diaturnya tradisi perkawinan Nyentana dalam masyarakat adat Desa Buruan, Kabupaten Penebel. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif melalui metode konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) tradisi perkawinan nyentana di Desa Buruan diatur secara tidak tertulis, bergantung pada kesepakatan keluarga dan arahan prajuru adat. Laki-laki yang nyentana masuk ke dalam keluarga istri dan tunduk pada sistem kekerabatannya, sedangkan perempuan menjadi “Purusa”. Meskipun diakui secara adat dan keagamaan, belum ada awig-awig khusus yang mengatur status hukum suami, hak waris anak, dan tata cara Nyentana, sehingga belum menjamin kepastian hukum secara formal (2 ) dampak hukum dan kebutuhan pengaturan tertulis berdampak pada status hukum suami, hak waris anak, dan sistem pewarisan. Anak-anak mendapat hak waris dari pihak ibu, dan suami berstatus sebagai “Pradana” yang memiliki tanggung jawab spiritual di keluarga istri. Namun, ketiadaan pengaturan tertulis dalam awig-awig menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam perceraian (mulih truna) dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan tertulis untuk memberikan kepastian hukum, mencegah konflik, dan menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional. Kata Kunci: Perkawinan, Tradisi Nyentana, Pewarisan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: 1.Perkawinan, 2.Tradisi Nyentana, 3.Pewarisan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Gusti Ngurah Darmaputra
Date Deposited: 04 Aug 2025 02:26
Last Modified: 04 Aug 2025 02:26
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/26433

Actions (login required)

View Item View Item