PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI ATAS TANAH REDISTRIBUSI YANG DIALIHKAN SECARA MELAWAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 170/PDT/2019/PT.DPS)

Ariyuda, I Made (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI ATAS TANAH REDISTRIBUSI YANG DIALIHKAN SECARA MELAWAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 170/PDT/2019/PT.DPS). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101078-COVER.pdf
Download (386kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101078-ABSTRAK.pdf
Download (251kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101078-BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (294kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
2114101078-BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (353kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2114101078-BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (280kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 PEMBAHASAN)
2114101078-BAB IV PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (381kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101078-BAB V PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (209kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101078-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (259kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101078-LAMPIRAN.pdf
Download (12MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis kompleksitas permasalahan pengalihan tanah redistribusi yang melawan hukum dan upaya perlindungan bagi pembeli yang dirugikan. Fokus utamanya adalah memahami sejauh mana kerangka hukum positif Indonesia melindungi pihak ketiga, khususnya pembeli, dalam jual beli tanah yang dinyatakan tidak sah. Selain itu, penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 170/PDT/2019/PT.Dps terkait pengalihan tanah redistribusi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, seperti literatur-literatur hukum, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan terkait serta putusan pengadilan yang kemudian di kumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengalihan hak dalam kasus yang diteliti dilakukan tanpa persetujuan berwenang, menjadikannya perbuatan melawan hukum. Hakim menyatakan jual beli tersebut tidak sah dan mengembalikan hak atas tanah kepada ahli waris yang sah. Penelitian ini juga mengungkap adanya kekosongan norma terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli tanah redistribusi yang tidak sah. Ketiadaan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketimpangan tanggung jawab hukum yang menempatkan pembeli pada posisi rentan. Pembeli sering menanggung kerugian finansial tanpa mekanisme pemulihan memadai. Melalui pendekatan hukum normatif, studi ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi. Rekomendasi mencakup penguatan perlindungan hukum preventif, seperti peningkatan transparansi data pertanahan, edukasi publik, peran aktif PPAT dalam verifikasi, dan penandaan khusus pada sertifikat redistribusi. Selain itu, perlindungan represif melalui gugatan perdata untuk ganti rugi dan sanksi pidana bagi pelaku manipulasi juga diperlukan. Pembaruan ini esensial untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak dalam transaksi tanah redistribusi di Indonesia.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: tanah redistribusi1, perlindungan hukum2, putusan pengadilan3.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: I MADE ARIYUDA
Date Deposited: 06 Aug 2025 02:41
Last Modified: 06 Aug 2025 02:41
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/26451

Actions (login required)

View Item View Item