Nuarthawan, I Made Deni Dwi (2026) PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN DETEKTOR KEBOHONGAN (LIE DETECTOR/POLYGRAPH) DALAM PROSES HUKUM ACARA PIDANA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2014101045-COVER.pdf.pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2014101045-ABSTRAK.pdf.pdf Download (281kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2014101045-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf.pdf Download (319kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2014101045-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 MOTODELOGI PENELITIAN)
2014101045-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2014101045-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2014101045-BAB 5 PENUTUP.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2014101045-DAFTAR PUSTAKA.pdf.pdf Download (432kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2014101045-LAMPIRAN.pdf.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penggunaan lie detector (detektor kebohongan/polygraph) dalam proses hukum acara pidana di Indonesia menimbulkan persoalan yuridis karena belum diatur secara eksplisit dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Meskipun secara teori dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik menurut Pasal 5 UU ITE, penggunaan alat ini menghadapi kendala normatif, khususnya terkait kekaburan norma dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d Perkap No. 10 Tahun 2009 yang menyaratkan kondisi “tidak dalam keadaan tertekan” tanpa indikator yang jelas. Kekaburan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional tersangka, termasuk asas non-self-incrimination dan due process of law, serta memengaruhi validitas hasil pemeriksaan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dianalisis secara kualitatif dan bersifat analitis-preskriptif. Studi dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 708/Pid.B/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 229/Pid.Sus/2014.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lie detector belum dapat digunakan sebagai alat bukti mandiri karena belum memiliki dasar hukum yang kuat, serta berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu formulasi hukum ideal berupa revisi Perkap untuk indikator teknis tekanan, penyempurnaan PERMA terkait alat bantu elektronik, penambahan Pasal 5A UU ITE, dan usulan norma baru dalam revisi KUHAP. Usulan ini bertujuan membangun kerangka hukum yang komprehensif dan menjamin perlindungan hak dalam proses peradilan pidana.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Detektor Kebohongan, Norma Kabur, Hukum Acara Pidana, Hak Asasi Manusia, Formulasi Hukum Ideal |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HM Sociology H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform J Political Science > J General legislative and executive papers K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | I Made Deni Dwi Nuarthawan |
| Date Deposited: | 22 Jan 2026 01:09 |
| Last Modified: | 22 Jan 2026 01:09 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/27699 |
Actions (login required)
 |
View Item |