PENGATURAN OJEK ONLINE SEBAGAI ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Wisna, Ketut Anjaya Wilansa (2026) PENGATURAN OJEK ONLINE SEBAGAI ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101014-COVER.pdf
Download (640kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101014-ABSTRAK.pdf
Download (646kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101014-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (685kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101014-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (646kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101014-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (669kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101014-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (690kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101014-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (697kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101014-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (703kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101014-LAMPIRAN.pdf
Download (706kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (2) mengkaji serta menganalisis dampak ketiadaan pengaturan tersebut terhadap kepastian hukum bagi pengemudi maupun pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kekosongan norma dan implikasinya terhadap perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum secara eksplisit memasukkan ojek online sebagai angkutan umum; dan (2) ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum serta perlindungan terhadap pengemudi dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau pembentukan regulasi baru yang secara khusus mengatur ojek online sebagai angkutan umum agar tercipta kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Ojek Online, Angkutan Umum, Kekosongan Hukum, Kepastian Hukum.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Ketut Anjaya Wilansa Wisna
Date Deposited: 18 Feb 2026 00:58
Last Modified: 18 Feb 2026 00:58
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/28198

Actions (login required)

View Item View Item