KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 39 P/HUM/2021)

Luliana, I Kadek Agus Yudi (2026) KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 39 P/HUM/2021). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101062-COVER.pdf
Download (6MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101062-ABSTRAK.pdf
Download (5MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101062-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (5MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101062-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101062-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101062-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101062-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101062-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (5MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101062-LAMPIRAN.pdf
Download (159kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bagaimana kewenangan dari Mahkamah Agung dalam melakukan judicial review AD/ART Partai Politik terhadap Undang-undang di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021 dan (2) Mengetahui konsekuensi yuridis atas pelaksakaan judicial review AD/ART Partai Politik oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor: 39 P/HUM/2021 Mahkamah Agung tidak berwenang melakukan judicial review terhadap AD/ART Partai Politik, oleh karena terdapat kekosongan hukum (rechtvacuum) pada UU PPP dengan tidak memasukkan AD/ART Partai Politik sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan, sehingga AD/ART Partai Politik tidak dapat menjadi objek judicial review di Mahkamah Agung, padahal pembentukannya diperintahkan dan adanya pendelegasian beberapa pengaturan oleh UU Partai Politik (2) bahwa dengan tidak berwenangnya untuk Mahkamah Agung melakukan judicial review terhadap AD/ART Partai Politik, oleh karena terdapat kekosongan hukum (rechtvacuum) mengenai kedudukan AD/ART Partai Politik maka, secara yuridis berimplikasi pada tidak adanya saluran hukum untuk menguji AD/ART terhadap Undang- undang, oleh lembaga peradilan. Sehingga perlu dilakukannya reformulasi dari ketentuan UU PPP dengan memasukkan AD/ART Partai Politik sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan dan juga Mahkamah Agung seharusnya melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kekosongan hukum (rechtvacuum) ini, sehingga AD/ART Partai Politik dapat menjadi objek pengujian atas peraturan perundang-undangan, dengan demikian akan adanya saluran hukum bagi warga negara yang menjadi kader partai politik untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung bilamana ada haknya yang dirugikan oleh ketentuan AD/ART Partai Politik.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, Judicial Review, Mahkamah Agung.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: I Kadek Agus Yudi Luliana
Date Deposited: 19 Feb 2026 02:33
Last Modified: 19 Feb 2026 02:33
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/28220

Actions (login required)

View Item View Item