TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENDESA ADAT SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA DALAM KASUS SUAP DAN PEMERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-TPK/2024/PN DPS)

Vebyardani, Gusti Ayu Putu (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENDESA ADAT SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA DALAM KASUS SUAP DAN PEMERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS-TPK/2024/PN DPS). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101051-COVER.pdf
Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101051-ABSTRAK.pdf
Download (299kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101051-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (1MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101051-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101051-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101051-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101051-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101051-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (238kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101051-LAMPIRAN.pdf
Download (240kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran terhadap analisis yuridis mengenai kedudukan Bendesa Adat sebagai penyelenggara negara dalam kasus suap dan pemerasan, sekaligus menelaah norma yang kabur dalam pengaturannya. Selain itu, penelitian ini menganalisis posisi Bendesa Adat sebagai subjek hukum menurut Pasal 12 huruf e UU Tipikor dan mengkaji penerapannya dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps untuk menilai ketepatan pertimbangan hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum primer, sekunder, serta tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab isu yuridis mengenai kedudukan Bendesa Adat. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Bendesa Adat, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, memiliki kewenangan publik yang cukup kuat untuk dikategorikan sebagai penyelenggara negara fungsional, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika menyalahgunakan kekuasaan. Kekaburan norma mengenai penyalahgunaan kewenangan menuntut peran aktif hakim dalam melakukan penemuan hukum agar tercapai keadilan substantif dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps, kedudukan Bendesa Adat dipertegas sebagai penyelenggara negara fungsional melalui interpretasi adaptif terhadap Pasal 12 huruf e, yang memungkinkan tokoh adat dipertanggungjawabkan atas tindakan koruptif meskipun tidak memegang jabatan formal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pengakuan substantif terhadap peran Bendesa Adat dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus menekankan pentingnya akuntabilitas publik dalam lingkungan masyarakat adat. Kata Kunci: Bendesa Adat, penyelenggara negara, Pasal 12 UU Tipikor, penemuan hukum, kewenangan publik.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Bendesa Adat, penyelenggara negara, Pasal 12 UU tipikor, penemuan hukum, kewenangan publik.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Gusti Ayu Putu Vebyardani
Date Deposited: 23 Feb 2026 02:40
Last Modified: 23 Feb 2026 02:40
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/28261

Actions (login required)

View Item View Item