Aryanti, Ni Nyoman Ayu Trisna (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ALGORITMA MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN APLIKASI PERTEMANAN. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2214101138-COVER.pdf Download (628kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2214101138-ABSTRAK.pdf Download (214kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101138-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (227kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101138-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101138-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101138-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101138-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101138-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (270kB) |
Abstract
Perkembangan teknologi digital dan penggunaan algoritma dalam platform media sosial serta aplikasi pertemanan telah menghadirkan bentuk baru kekerasan seksual yang dimediasi oleh sistem rekomendasi dan pencocokan otomatis. Fenomena ini menunjukkan bahwa algoritma tidak lagi bersifat netral, melainkan berpotensi mempertemukan korban dengan pelaku melalui desain sistem yang minim pengawasan dan penyaringan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi digital terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis algoritma serta merumuskan formulasi pengaturan hukum pidana yang ideal dalam konteks hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu vicarious liability, strict liability, dan corporate fault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital secara yuridis merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila algoritma yang dirancang dan dioperasikannya berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual digital. Algoritma dipahami sebagai instrumen teknologi yang berada dalam kendali korporasi, sehingga kegagalan pengawasan, pembiaran sistemik, atau desain yang berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan keamanan pengguna dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesalahan korporasi. Namun demikian, hukum positif di Indonesia belum secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi digital atas dampak sistem algoritmik, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Penelitian ini merekomendasikan perlunya formulasi pengaturan hukum pidana yang secara tegas mengakui desain dan pengelolaan algoritma sebagai objek pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan pendekatan corporate fault dan strict liability dalam kasus tertentu guna menjamin perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum di era digital.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Algoritma, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Ni Nyoman Ayu Trisna Aryanti |
| Date Deposited: | 05 Mar 2026 06:38 |
| Last Modified: | 05 Mar 2026 06:38 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/28731 |
Actions (login required)
 |
View Item |