PENGATURAN TERKAIT BATAS WAKTU PENINGKATAN STATUS LAPORAN POLISI DARI PENYELIDIKAN KE PENYIDIKAN BERDASARKAN PERSEPKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Manalu, Jericho Owen Geraldo (2026) PENGATURAN TERKAIT BATAS WAKTU PENINGKATAN STATUS LAPORAN POLISI DARI PENYELIDIKAN KE PENYIDIKAN BERDASARKAN PERSEPKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101011-COVER.pdf
Download (4MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101011-ABSTRAK.pdf
Download (235kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101011-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (4MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101011-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101011-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101011-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101011-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101011-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (4MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101011-LAMPIRAN.pdf
Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai tenggat waktu peningkatan status laporan polisi dari tahap penyelidikan ke penyidikan berdasarkan hukum positif Indonesia, serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat ketiadaan pengaturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta peraturan pelaksananya belum mengatur secara eksplisit batas waktu peningkatan status laporan polisi. Ketiadaan norma temporal ini menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip due process of law serta hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Selain itu, kondisi tersebut membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan akibat diskresi yang tidak dibatasi secara jelas. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelapor yang menunggu kepastian penyelesaian perkara, tetapi juga oleh terlapor yang berada dalam ketidakjelasan status hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan normatif yang tegas dan terukur untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan, Penyidikan, Kekosongan Norma.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: JERICHO OWEN GERALDO MANALU
Date Deposited: 14 Jul 2026 02:13
Last Modified: 14 Jul 2026 02:13
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/30844

Actions (login required)

View Item View Item