PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM YANG MENGALAMI PAILIT BERDASARKAN PASAL 170 AYAT (3) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Brahmana, Fernan Apriano Sembirng (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM YANG MENGALAMI PAILIT BERDASARKAN PASAL 170 AYAT (3) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101132-COVER.pdf
Download (410kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101132-ABSTRAK.pdf
Download (224kB)
[img] Text (BAB 1 PEDNAHULUAN)
2214101132-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (163kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101132-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (180kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101132-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (203kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101132-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (331kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101132-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (191kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101132-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (225kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101132-LAMPIRAN.pdf
Download (137kB)

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Namun, regulasi kepailitan saat ini melalui UU No. 37 Tahun 2004 masih menerapkan pendekatan kaku “one size fits all” yang menyamaratakan pelaku usaha kecil dengan korporasi besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemenuhan kewajiban debitor UMKM pasca pembatalan perdamaian berdasarkan Pasal 170 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU , serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi UMKM yang mengalami kepailitan, termasuk kaitannya dengan eksistensi Perseroan Perorangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemenuhan kewajiban dalam Pasal 170 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU bersifat sangat kaku dan formalistik karena mengharuskan debitor UMKM seketika melunasi seluruh utang semula tanpa adanya masa transisi (grace period). Hal ini berakibat pada eksekusi dan likuidasi instan terhadap aset produktif UMKM oleh kurator. Bagi Perseroan Perorangan, keterbatasan literasi manajerial sering kali memicu pencampuran harta yang berujung pada mudahnya penerapan doktrin piercing the corporate veil, sehingga mengancam aset pribadi pemilik. Bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan meliputi penerapan asas kelangsungan usaha (going concern) sebagai perlindungan preventif melalui uji kelayakan ekonomi , pembatasan biaya imbalan jasa kurator , adopsi skema pengampunan utang parsial (debt forgiveness) , serta urgensi pembentukan rezim kepailitan khusus atau program insolvensi sederhana (simplified insolvency programme) sebagaimana yang telah diterapkan di Singapura

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, UMKM, Kepailitan, Pembatalan Perdamaian, Going Concern.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Fernan Apriano S. Brahmana
Date Deposited: 11 Aug 2026 00:55
Last Modified: 11 Aug 2026 00:55
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/32433

Actions (login required)

View Item View Item