Minegishi, Ganda Gotama (2026) ANALISIS YURIDIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BERKENAAN DENGAN KONTEN DEEPFAKE PORNOGRAFI. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
|
Text (COVER)
2214101111-COVER.pdf Download (1MB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
2214101111-ABSTRAK.pdf Download (349kB) |
|
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101111-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (423kB) |
|
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101111-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (438kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101111-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101111-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101111-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101111-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (380kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
2214101111-LAMPIRAN.pdf Download (295kB) |
Abstract
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), khususnya teknologi deepfake, telah melahirkan bentuk kejahatan digital baru berupa pembuatan dan penyebaran konten pornografi yang memanfaatkan identitas seseorang tanpa persetujuannya. Fenomena ini merupakan bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan reputasional bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait penyalahgunaan AI melalui konten pornografi berteknologi deepfake serta merumuskan upaya perlindungan hukum terhadap korban dan jaminan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan case study. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa instrumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan tersebut belum secara khusus mengakomodasi karakteristik kejahatan deepfake pornografi. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi AI guna menjamin perlindungan korban serta kepastian hukum.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kecerdasan Buatan, Deepfake Pornografi, Perlindungan Hukum |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Ganda Gotama Minegishi |
| Date Deposited: | 12 Aug 2026 00:36 |
| Last Modified: | 12 Aug 2026 00:36 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/32519 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
