Mediana, Ni Nengah Eilsa Ayu (2026) TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR DALAM SENGKETA NAMA DOMAIN DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
|
Text (COVER)
2214101117-COVER.pdf Download (441kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
2214101117-ABSTRAK.pdf Download (31kB) |
|
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101117-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (185kB) |
|
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101117-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101117-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101117-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101117-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (34kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101117-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (109kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
2214101117-LAMPIRAN.pdf Download (97kB) |
Abstract
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemanfaatan nama domain sebagai identitas digital yang memiliki fungsi strategis dalam aktivitas ekonomi, bisnis, maupun penyebaran informasi melalui internet. Pengaturan mengenai nama domain di Indonesia diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan permasalahan hukum, khususnya terkait mekanisme pendaftaran nama domain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan norma dalam mekanisme pendaftaran nama domain serta mekanisme penyelesaian sengketa penggunaan nama domain berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma dalam pengaturan mekanisme pendaftaran nama domain karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur prinsip penggunaan nama domain berdasarkan itikad baik dan larangan melanggar hak pihak lain, namun belum mengatur secara rinci prosedur verifikasi maupun parameter penilaian itikad baik pada saat pendaftaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa akibat pendaftaran nama domain yang memiliki persamaan dengan merek, nama badan usaha, atau identitas pihak lain. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa penggunaan nama domain berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan melalui gugatan pembatalan nama domain dan/atau penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Pengaturan tersebut memberikan sarana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, namun masih memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Merek Terdaftar, Nama Domain, Perlindungan Hukum, Sengketa, cybersquatting. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Ni Nengah Eilsa Ayu Mediana |
| Date Deposited: | 12 Aug 2026 04:13 |
| Last Modified: | 12 Aug 2026 04:13 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/32587 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
