Veridinata, I Made Bagus Putra (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PEMBERIAN IZIN PERJUDIAN BERDASARKAN PASAL 427 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2214101152-COVER.pdf Download (11MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2214101152-ABSTRAK.pdf Download (5MB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101152-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (5MB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101152-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN)
2214101152-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101152-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101152-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101152 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2214101152-LAMPIRAN.pdf Download (5MB) |
Abstract
Perumusan unsur "tanpa izin" dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan persoalan yuridis karena mengandaikan adanya kemungkinan pemberian izin terhadap perjudian, sementara hukum positif Indonesia belum mengatur kewenangan, mekanisme, maupun prosedur pemberian izin tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perjudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menganalisis unsur "tanpa izin" dalam Pasal 426 dan Pasal 427 berdasarkan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian dalam KUHP Baru mengalami pembaruan melalui pembedaan pertanggungjawaban pidana antara penyelenggara perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 426 dan pemain perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 427, disertai dengan pembedaan ancaman pidana berdasarkan bentuk perbuatan dan tingkat keterlibatan pelaku. Meskipun demikian, kedua pasal tersebut tetap mempertahankan unsur "tanpa izin" sebagai unsur yang menentukan sifat melawan hukum tindak pidana perjudian. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur dasar hukum mengenai kewenangan, mekanisme, maupun prosedur pemberian izin perjudian. Akibatnya, keberadaan unsur "tanpa izin" menimbulkan kekaburan norma, ketidakpastian hukum, dan potensi multitafsir sehingga belum sepenuhnya memenuhi asas legalitas, khususnya prinsip lex certa. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan terhadap rumusan Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pembentukan pengaturan yang secara jelas mengatur kewenangan, mekanisme, dan prosedur pemberian izin agar tercipta kepastian hukum dalam penerapan ketentuan tersebut. . Kata Kunci: unsur tanpa izin, perjudian, Pasal 426, Pasal 427, KUHP Baru, asas legalitas.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Unsur Tanpa Izin, Perjudian, Pasal 426, Pasal 427, KUHP Baru, Asas Legalitas. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | I Made Bagus Putra Veridinata |
| Date Deposited: | 21 Oct 2026 21:24 |
| Last Modified: | 21 Oct 2026 21:24 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/32972 |
Actions (login required)
 |
View Item |