TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA DAN KEBENARAN BERKAHWIN BAWAH UMUR DI MALAYSIA

Arthamahendra, I Gede Agus Deva (2026) TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA DAN KEBENARAN BERKAHWIN BAWAH UMUR DI MALAYSIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101163_COVER.pdf
Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101163_ABSTRAK.pdf
Download (469kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101163_BAB 1 PENDAHULUAN .pdf
Download (1MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101163_BAB 2 KAJIAN TEORI .pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2214101163_BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (529kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101163_BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101163_BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (376kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101163_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (608kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101163_LAMPIRAN.pdf
Download (407kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan mekanisme dispensasi kawin di Indonesia dengan Kebenaran Berkahwin Bawah Umur di Malaysia, mengidentifikasi bentuk kekaburan norma beserta konsekuensi yuridisnya terhadap perlindungan hak anak, serta mengkaji unsur-unsur Standard Operating Procedure (SOP) Perkahwinan Bawah Umur Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) Tahun 2018 yang dapat diadaptasi untuk memperkuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur ilmiah yang dianalisis secara deskriptif, komparatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama memiliki kekaburan norma yang memperluas ruang diskresi hakim sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan dan mengurangi kepastian hukum. Indonesia unggul dalam penguatan prinsip the best interest of the child, namun Malaysia memiliki mekanisme pemeriksaan yang lebih terstruktur melalui SOP JKSM 2018. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan mewajibkan asesmen psikologis, laporan sosial, pemeriksaan kesehatan reproduksi, serta verifikasi profesional guna memperkuat perlindungan hak anak dalam perkara dispensasi kawin.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: dispensasi kawin, perlindungan hak anak, perbandingan hukum.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: I Gede Agus Deva Arthamahendra
Date Deposited: 21 Oct 2026 21:26
Last Modified: 21 Oct 2026 21:26
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/32974

Actions (login required)

View Item View Item