ANALISIS YURIDIS FORMULASI PASAL 2 AYAT (1) DAN 3 TERKAIT FRASA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD)

Ristiyani, Ni Kadek Srimasih (2026) ANALISIS YURIDIS FORMULASI PASAL 2 AYAT (1) DAN 3 TERKAIT FRASA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101160-COVER.pdf
Download (12MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2114101160-ABSTRAK.pdf
Download (6MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101160-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (6MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101160-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2114101160-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101160-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101160-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101160-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (6MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101160-LAMPIRAN.pdf
Download (69kB)

Abstract

Pengkajian ini bermaksud untuk (1) mengkaji dan menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum lembaga pengkreditan desa dalam sistem hukum Indonesia. Untuk mengjadi dan menganalisis (2) penerapan frasa <kerugian keuangan negara atau perekonomian negara= Penelitian ini menelaah landasan yuridis penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Analisis dibangun melalui penalaran hukum normatif dengan menempatkan konsep hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai pijakan utama, yang didukung oleh penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa penentuan makna kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara dalam perkara LPD masih menghadapi perbedaan penafsiran, terutama terkait penetapan batas cakupan unsur tersebut. Persoalan tersebut berkelindan dengan belum adanya norma yang secara eksplisit mengategorikan kekayaan LPD sebagai komponen keuangan negara. Ketidakjelasan batas pengaturan tersebut berpotensi melahirkan perbedaan pemaknaan hukum dan ketidakpastian dalam menilai pertanggungjawaban pidana atas pengelolaan dana LPD. Oleh karena itu, diperlukan penelaahan normatif untuk memperjelas cakupan penerapan ketentuan antikorupsi serta mengharmoniskan pengaturannya dengan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan LPD. Langkah ini penting agar penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada kepatuhan terhadap norma, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Kata Kunci : Formulasi Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Lembaga Pengkreditan Desa

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Formulasi Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Lembaga Pengkreditan Desa
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: NI KADEK SRIMASIH RISTIYANI
Date Deposited: 28 Oct 2026 03:49
Last Modified: 28 Oct 2026 03:49
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/33019

Actions (login required)

View Item View Item