NASIP, NASIP (2020) IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1614101115-COVER.pdf Download (909kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1614101115-ABSTRAK.pdf Download (90kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1614101115-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (263kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
1614101115-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1614101115-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1614101115-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1614101115-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1614101115-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (96kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1614101115-LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui politik hukum yang diterapkan untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi supaya dapat direkomendasikan mendapatkan hak remisi, dan (2) mengetahui pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh yaitu berupa data primer yang didapatkan di Lembaga Pemsyarakatan, dan data sekunder dari buku, jurnal, dan peraturan Perundang-Undangan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan politik hukum yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja bagi kasus korupsi harus memenuhi syarat antara faktor sosiologis, dan faktor yuridis dengan menerapkan persyaratan yang ketat seperti membayar lunas uang denda, dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Sedangkan pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi bagi narapidana kasus korupsi di bagi menjadi beberapa tahap yaitu administrasi, pembinaan, asimilasi, dan integrasi. Kata Kunci: Hak remisi, politik hukum, dan pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hak remisi, politik hukum, dan pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. |
| Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Nasip |
| Date Deposited: | 30 Jul 2020 09:08 |
| Last Modified: | 30 Jul 2020 09:08 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/3817 |
Actions (login required)
 |
View Item |