Darma, Made Bagas Ari Kusuma (2021) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
1714101116-Cover.pdf Download (618kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1714101116-Abstrak.pdf Download (41kB) |
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
1714101116-Bab I PENDAHULUAN.pdf Download (145kB) |
|
Text (BAB II KAJIAN PUSTAKA)
1714101116-BAB II Kajian Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III METODE PENELITIAN)
1714101116-BAB III Metode Penelitian.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN)
1714101116-BAB IV Hasil dan Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V PENUTUP)
1714101116-BAB V Penutup.pdf Restricted to Repository staff only Download (45kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1714101116-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (186kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1714101116-LAMPIRAN.pdf Download (206kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur, (2) mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi singga terjadinya parate eksekusi oleh kreditur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur yaitu faktor eksternal (perusahaan leasing), dan faktor internal (debitur). Sehingga dari 2 faktor tersebut menimbulkan sanksi terhadap tindakan parate eksekusi seperti perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPer hingga pencabutan izin usaha perusahaan leasing Pasal 5 ayat 1 Permenkeu Nomor 130/PMK.10/2010, (2) bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia, tidak ada yang mengikat, namun dengan keluarnya putusan MKRI Nomor 18/PUU/XVII/2019, perusahaan leasing akan lebih berhati-hati mengambil tindakan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Kata Kunci: Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia, Perlindungan Debitur.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia, Perlindungan Debitur. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | MADE BAGAS ARI KUSUMA DARMA |
| Date Deposited: | 24 Feb 2021 11:42 |
| Last Modified: | 24 Feb 2021 11:42 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/5619 |
Actions (login required)
 |
View Item |