KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH PELABA PURA DI BALI (INKONSISTENSI NORMA DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 DAN PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1963 TENTANG BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK TANAH

Dana, Putu Dipa Satria (2021) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH PELABA PURA DI BALI (INKONSISTENSI NORMA DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 DAN PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1963 TENTANG BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK TANAH. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1714101045-COVER.pdf
Download (475kB)
[img] Text (ABSTRAK)
1714101045-ABSTRAK.pdf
Download (53kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1714101045-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (130kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1714101045-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (191kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1714101045-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (110kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1714101045-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (277kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1714101045-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (104kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1714101045-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (166kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1714101045-LAMPIRAN.pdf
Download (41kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa kedudukan SPPT dalam hal pendaftaran tanah pelaba pura, serta (2) mengetahui dan menganalisa kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah pelaba pura dengan adanya pertentangan antara hak ulayat dengan PP No. 38 Tahun 1963. Jenis penelirian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang menganalisa mengenai konflik norma antara UUPA dan PP No. 38 Tahun 1963. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dan metode analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan SPPT dalam hal pendaftaran tanah tidak bisa menjadi bukti yang kuat karena pengurusan sertipikat tanah pelaba pura tidak jauh berbeda dengan pendaftaran tanah perseorangan dimana mengharuskan adanya berita acara rapat adat yang berisi kesepakatan pengempon. Serta, (2) Kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura dengan berlakunya hak ulayat dalam hukum agrarian nasional dengan adanya Pasal II Ayat 1 ketentuan konvensi UUPA yang kemudian dikeluarkan PP No. 38 Tahun 1963 dan lahirnya UUPA, kemudian dikeluarkan PP No. 38 Tahun 1963 dan lahirnya KEPMENDAGRI No SK/556/DJA/1986 tentang pura mempunyai hak milik atas tanah, sehingga dengan adanya aturan di atas memperkuat desa adat dalam mempertahankan keberadaan tanah pelaba pura.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Tanah Pelaba Pura, Pendaftaran Tanah, SPPT
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: PUTU DIPA SATRIA DANA
Date Deposited: 23 Jul 2021 13:03
Last Modified: 23 Jul 2021 13:03
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/7091

Actions (login required)

View Item View Item