LINGGA, JOSE WIDYATAMA (2022) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Tanah Kampus Undiksha Jinengdalem (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Text (COVER)
1814101051-COVER.pdf Download (444kB) |
|
Text (ABSTRAK)
1814101051-ABSTRAK.pdf Download (30kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1814101051-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (290kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
1814101051 - BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
1814101051 - BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (53kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)
1814101051 - BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
1814101051 - BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (34kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
1814101051-DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (286kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
1814101051-LAMPIRAN.pdf Download (125kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk delik korupsi dalam pengadaan tanah di instansi pemerintahan, dan untuk mengetahui penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pada perkara korupsi pengadaan tanah Kampus Undiksha Jinengdalem berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 51/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.DPS. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah studi dokumen dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh rangkaian bentuk delik yang digunakan oleh pelaku korupsi proyek pengadaan tanah, yaitu antara lain memperdagangkan pengaruh, menyalahgunakan kewenangan, penyuapan, memecah objek pengadaan, memborong tanah di lokasi sekitar proyek pengadaan tanah, penggelembungan harga dan memalsukan dokumen. Adapun Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diterapkan pada dakwaan subsider kepada I Wayan Suarsa dan dipilih oleh hakim sebagai pasal yang tepat untuk dijatuhkan didasari oleh jabatan I Wayan Suarsa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Undiksha Jinengdalem yang tidak mengindahkan prosedur pengadaan tanah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 3.790. 875.454,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Delik, Menyalahgunakan Kewenangan, Instansi Pemerintah, Korupsi, Pengadaan Tanah. |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | JOSE WIDYATAMA |
Date Deposited: | 19 Jul 2022 11:44 |
Last Modified: | 19 Jul 2022 11:44 |
URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/11560 |
Actions (login required)
View Item |