KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KOHABITASI OLEH PASANGAN SESAMA JENIS SEBAGAI ZINA (OVERSPEL) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Dewi, Luh Nindita Partami (2024) KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KOHABITASI OLEH PASANGAN SESAMA JENIS SEBAGAI ZINA (OVERSPEL) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2014101110-COVER.pdf
Download (347kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2014101110-ABSTRAK.pdf
Download (74kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2014101110-BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (170kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2014101110-BAB II KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (262kB)
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2014101110-BAB III METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (146kB)
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2014101110-BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (209kB)
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2014101110-BAB V PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (75kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2014101110-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (92kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2014101110-LAMPIRAN.pdf
Download (94kB)

Abstract

Untuk mengidentifikasi bagaimana pasangan sesama jenis diatur sebagai tindak pidana dengan kategori perzinahan (overspel), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hukum kohabitasi di Indonesia dari perspektif reformasi kebijakan hukum pidana di negara ini. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki aturan hidup bersama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif dengan penekanan pada peraturan perundang-undangan, sejarah, konsep, analisis, dan perbandingan. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam rangka reformasi hukum pidana Indonesia, perbuatan kohabitasi telah dijadikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan bagian dari hukum pidana. Oleh karena itu, kumpul kebo dianggap sebagai tindak pidana aduan yang termasuk dalam kategori perzinahan. Landasan setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan harus didasarkan pada landasan filosofis, hukum, dan sosial. Karena tindak pidana kohabitasi sebagai delik aduan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis tidak dapat ditegakkan melalui penegakan hukum pidana, maka terdapat kekosongan hukum yang berujung pada kontak hukum. Sebab, tindak pidana kohabitasi tidak dapat dilaksanakan. Hingga saat ini, belum ada undang-undang dasar hukum pidana yang mengatur kohabitasi pasangan sesama jenis secara jelas dan komprehensif.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kohabitasi, Sesama Jenis, Kebijakan Hukum Pidana, Zina, Pembaharuan Hukum.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Luh Nindita Partami Dewi
Date Deposited: 23 Feb 2024 06:04
Last Modified: 23 Feb 2024 06:04
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19413

Actions (login required)

View Item View Item