JAMINAN KEAMANAN PRIVASI DATA BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023

Adnyani, I Kadek Dewi Sasih (2025) JAMINAN KEAMANAN PRIVASI DATA BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2114101071_COVER.pdf

Download (468kB)
[img] Text (ABSTRAK)
211410171_ABSTRAK.pdf

Download (248kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101071_BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (248kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN PUSTAKA)
2114101071_BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (287kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2114101071_BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (276kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101071_BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (400kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101071_BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (148kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101071_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (229kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2114101071_LAMPIRAN.pdf

Download (184kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Jaminan Keamanan Privasi Data dalam Sertifikat Tanah Elektronik dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbedaan pengaturan mengenai Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia dan Malaysia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan Jenis pendekatan Perundang-Undangan serta pendekatan perbandingan untuk mengetahui pengaturan Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia dan Malaysia. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapatkan hasil yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pada peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 khususnya pada Pasal 44 Ayat 1 terjadinya norma kabur dalam bunyi pasal tersebut menyebabkan masyarakat enggan mengganti sertifikat konvensionalnya ke sertifikat elektronik karena khawatir akan peretasan data yang marak terjadi di dunia digital. Kemudian, (2) Perbedaan Pengaturan mengenai Sertifikat Tanah Elektronik di Negara Malaysia terutama dalam sistem penyelenggaraan pendaftaran tanah dan keamanan data lebih terstruktur dan jelas dibandingkan dengan Indonesia, hal tersebut berdasarkan dari penjelasan mengenai Keamanan Data Sertifikat Tanah Elektronik yang termuat dalam Malaysia National Land Code (Act 56 of 1965) Kata Kunci : Sertifikat Tanah Elektronik, Privasi Data,Peraturan Menteri Agraria

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Sertifikat Tanah Elektronik, Privasi Data, Peraturan Menteri Agraria
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: I Kadek Dewi Sasih Adnyani
Date Deposited: 25 Mar 2025 02:26
Last Modified: 25 Mar 2025 02:26
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/23833

Actions (login required)

View Item View Item