ANALISIS HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN KONSERVASI MELALUI PERUBAHAN BLOK PERLINDUNGAN MENJADI BLOK KHUSUS UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS

Irianto, Dhafin Faza (2025) ANALISIS HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN KONSERVASI MELALUI PERUBAHAN BLOK PERLINDUNGAN MENJADI BLOK KHUSUS UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
1914101075-COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text (ABSTRAK)
1914101075-ABSTRAK.pdf

Download (248kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
1914101075-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf

Download (274kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
1914101075-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (306kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
1914101075-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (151kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
1914101075-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (548kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
1914101075-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (143kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
1914101075-DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (299kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
1914101075-LAMPIRAN.pdf

Download (149kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kawasan hutan konservasi yang dialihfungsikan menjadi blok khusus untuk kepentingan strategis, serta mengkaji akibat hukum dari keberlakuan frasa “blok khusus” dalam Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 yang menimbulkan konflik norma dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi kawasan hutan konservasi seringkali dilakukan atas nama proyek strategis nasional, seperti yang terjadi dalam kasus pembangunan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Kebijakan tersebut didasarkan pada pemanfaatan frasa “blok khusus” dalam PP No. 28 Tahun 2011, yang memberikan celah hukum untuk merubah fungsi kawasan hutan konservasi. Padahal, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan prinsip negara hukum, dan mengancam kelestarian lingkungan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kawasan Hutan Konservasi1, Blok Khusus2, Konflik Norma3, Proyek Strategis4, Perlindungan Hukum5.
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Dhafin Faza Irianto
Date Deposited: 25 Jul 2025 03:28
Last Modified: 25 Jul 2025 03:28
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/25822

Actions (login required)

View Item View Item