Rajagukguk, Sukma Larasati (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PRAKTIK SURROGATE MOTHER (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN PRANCIS). Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2114101124-COVER.pdf Download (481kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2114101124-ABSTRAK.pdf Download (228kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2114101124-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (337kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2114101124-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2114101124-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2114101124-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (691kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2114101124-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2114101124-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (255kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2114101124-LAMPIRAN.pdf Download (133kB) |
Abstract
Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis secara yuridis peraturan dan sanksi pidana pelaku dalam praktik surrogate mother melalui studi komparatif antara Indonesia dan Prancis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi peraturan yang mengatur praktik surogasi serta membandingkan bentuk sanksi pidana yang berlaku di kedua negara. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum pidana dikedua negara. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran dan sistematis mengenai peraturan dan sanksi yang ada. Penghimpunan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai peraturan perundang- undangan, doktrin hukum dan yurisprudensi terkait. Maka, hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Prancis berada dipihak kontra terhadap praktik surrogate mother. Di Indonesia, peraturan mengenai Kesehatan Reproduksi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, Pasal 45 ayat (5) menyatakan bahwa pada penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi dengan bantuan dilarang melakukan pelayanan pinjam rahim. Meskipun ada larangan pinjam rahim, tidak ada sanksi pidana yang spesifik untuk surogasi. Fatwa MUI juga melarang praktik ini dengan alasan ketidakjelasaan nasab dan moral. Sementara itu, Prancis melarang praktik ini dalam KUHPer pasal 16-7, menyatakan setiap perjanjian surogasi batal demi hukum dan KUHP pasal 227-12 yang mengatur sanksi pidana bagi perantara dalam praktik tersebut. Ibu pengganti akan dianggap telah menelantarkan anak dan calon orang tua akan dianggap telah mensimulasikan kelahiran berdasarkan KUHP Pasal 227-12 dan 227-13. Perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia mengandalkan peraturan sektoral, sementara Prancis menggunakan fondasi hukum perdata dan diperkuat oleh pasal pidana yang menargetkan komersialisasi. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam ketegasan dalam melarang praktik surrogate mother.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Surrogate Mother, Sanksi Pidana, Studi Perbandingan. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Sukma Larasati Rajagukguk |
| Date Deposited: | 30 Jul 2025 07:12 |
| Last Modified: | 30 Jul 2025 07:12 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/26324 |
Actions (login required)
 |
View Item |