IMPLEMENTASI PASAL 57 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007: EVALUASI KEBIJAKAN DAN PRAKTIK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BULELENG

Pa, Sebastian Yordan (2026) IMPLEMENTASI PASAL 57 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007: EVALUASI KEBIJAKAN DAN PRAKTIK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BULELENG. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101146-COVER.pdf
Download (14MB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101146-ABSTRAK.pdf
Download (4MB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101146-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (4MB)
[img] Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101146-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101146-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101146-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101146-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101146-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (4MB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101146-LAMPIRAN.pdf
Download (738kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng serta (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di wilayah tersebut. Implementasi Pasal 57 menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan melalui kebijakan, sosialisasi, dan koordinasi lintas instansi guna menekan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan implementasi Pasal 57 melalui upaya preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta penyebaran informasi mengenai bahaya dan modus tindak pidana perdagangan orang. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Adapun faktor penghambat (2) karena adanya keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, minimnya intensitas sosialisasi, belum tersedianya sistem deteksi dini yang terintegrasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Pasal 57 meliputi adanya dasar hukum yang jelas, kerja sama lintas instansi, serta komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Implementasi Pasal 57, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kabupaten Buleleng
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Sebastian Yordan Pa
Date Deposited: 24 Apr 2026 04:35
Last Modified: 24 Apr 2026 04:35
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/29039

Actions (login required)

View Item View Item