Artama, Gede Eka Sidi (2026) IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TARI LEGONG PENGELEB DI DESA MENYALI. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
|
Text (COVER)
2214101073_COVER.pdf Download (621kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
2214101073_ABSTRAK.pdf Download (292kB) |
|
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101073_BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (442kB) |
|
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101073_BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101073_BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101073_BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101073_BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101073_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (376kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
2214101073_LAMPIRAN.pdf Download (805kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kesenjangan antara das sollen dan das sein. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi non-partisipan dan wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling terhadap keluarga pewaris, penari, pengurus sanggar, Kelian Adat Desa Menyali, serta informan dari BRIDA dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Data tersebut didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Tari Legong Pengeleb belum optimal dan berada pada tahap kemajuan parsial. Meskipun telah dilakukan pendataan administratif lokal, tarian ini belum terdaftar dalam database nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di DJKI, sehingga belum memiliki legitimasi formal sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang terlindungi sepenuhnya. Faktor penghambat utama meliputi faktor hukum, yaitu ketiadaan Peraturan Daerah khusus di Kabupaten Buleleng, serta faktor non-hukum yang mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hambatan birokrasi, keterbatasan anggaran daerah yang insidental, dan minimnya regenerasi akibat arus digitalisasi. Simpulan penelitian menegaskan perlunya sinergi regulasi daerah dan pendaftaran formal KIK untuk memperkuat perlindungan hukum dan menjaga kedaulatan budaya Desa Menyali dari risiko klaim pihak luar.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Tari Legong Pengeleb. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Gede Eka Sidi Artama |
| Date Deposited: | 05 May 2026 02:22 |
| Last Modified: | 05 May 2026 02:22 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/29120 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
