IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMASANGAN TIANG INTERNET TANPA IZIN OLEH PENYEDIA LAYANAN INTERNET DI DESA SANGKARAGUNG KABUPATEN JEMBRANA.

Herlambang, Putu Agung Anditha (2026) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMASANGAN TIANG INTERNET TANPA IZIN OLEH PENYEDIA LAYANAN INTERNET DI DESA SANGKARAGUNG KABUPATEN JEMBRANA. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

[img] Text (COVER)
2214101112-COVER.pdf
Download (914kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2214101112-ABSTRAK.pdf
Download (347kB)
[img] Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101112-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (406kB)
[img] Text (BAB 2 KAJIANN TEORI)
2214101112-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (337kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3 METODE PENELITIAN)
2214101112-BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (370kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101112-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (483kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101112-BAB 5 PENUTUP.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (338kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101112-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (456kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
2214101112-LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)

Abstract

Perkembangan infrastruktur digital menempatkan ketersediaan jaringan internet sebagai kebutuhan yang vital. Secara normatif (Das Sollen), Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan bahwa pemanfaatan tanah milik perseorangan wajib didasarkan pada persetujuan para pihak dan penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti kerugian atas setiap kelalaiannya. Namun, dalam kenyataannya (Das Sein), praktik pemasangan tiang internet oleh Penyedia Jasa Layanan Internet (ISP) di Desa Sangkaragung sering kali dilakukan secara sepihak dan diam-diam tanpa adanya izin operasional maupun persetujuan dari pemilik tanah. Kesenjangan hukum (legal gap) timbul ketika pihak ISP melakukan pelanggaran dengan merampas hak ruang pekarangan warga tanpa memberikan kompensasi di awal, namun pemilik tanah berada pada posisi tawar yang lemah dan kesulitan melakukan upaya hukum perlindungan karena disfungsi pengawasan serta ketiadaan sanksi tegas dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum dan pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian bagi pemilik tanah yang terdampak pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di lapangan berjalan sangat pragmatis karena hanya sebatas pemindahan fisik tiang tanpa adanya kompensasi kerugian finansial, sehingga hak warga belum sepenuhnya pulih, serta perlunya reformasi sistem perizinan daerah yang mewajibkan syarat bukti persetujuan warga untuk meminimalisir kerugian akibat eksploitasi utilitas korporasi.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum; Hak Milik Atas Tanah; Tiang Internet Tanpa Izin; Ganti Kerugian; Telekomunikasi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: PUTU AGUNG ANDITHA HERLAMBANG
Date Deposited: 07 Jul 2026 00:20
Last Modified: 07 Jul 2026 00:20
URI: http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/30583

Actions (login required)

View Item View Item