Dewi, Komang Vena Apriana (2026) TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM MEKANISME PENGEMBALIAN BARANG TIDAK SESUAI PESANAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
![[img]](http://repo.undiksha.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
2214101010-COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text (ABSTRAK)
2214101010-ABSTRAK.pdf Download (187kB) |
|
Text (BAB 1 PENDAHULUAN)
2214101010-BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (187kB) |
|
Text (BAB 2 KAJIAN TEORI)
2214101010-BAB 2 KAJIAN TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (918kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3 METODELOGI PENELITIAN)
2214101010-BAB 3 METODELOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN)
2214101010-BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (987kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5 PENUTUP)
2214101010-BAB 5 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
2214101010-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (232kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
2214101010-LAMPIRAN.pdf Download (233kB) |
Abstract
Perkembangan transaksi E-commerce yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait barang yang tidak sesuai dengan pesanan serta belum jelasnya pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme pengembalian barang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme pengembalian barang serta menilai sejauh mana pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mampu memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara sistematis melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 masih bersifat umum dan belum mengatur secara tegas mekanisme pengembalian barang sebagai bentuk ganti kerugian sehingga menimbulkan kekaburan norma. Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun batas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik belum dirumuskan secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik agar perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan penyelenggaraan mekanisme pengembalian barang dalam transaksi Fcommerce dapat terlaksana secara efektif.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengembalian Barang, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Hukum, Transaksi Elektronik. |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JX International law K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan > Program Studi Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | KOMANG VENA APRIANA DEWI |
| Date Deposited: | 14 Aug 2026 01:25 |
| Last Modified: | 14 Aug 2026 01:25 |
| URI: | http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/32658 |
Actions (login required)
 |
View Item |